Kabar Riau - Mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, H. Herman, SE, MT sejak 22 November 2023 mendapatkan kepercayaan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menggantikan Bupati sebelumnya Wardan-SU.

Pada 100 hari pertama Pemerintahan Herman ada beberapa gebrakan sudah dilakukan, dimana di awal Pemerintahannya masyarakat banyak menaruh harapan dengan ketegasan Herman dalam memimpin Indragiri Hilir. 

Tokoh Masyarakat Romi  mengatakan Sosok Herman dikenal Temperamen dan kasar, diuntungkan dengan harga kelapa yang membaik padahal kenaikan harga kelapa bukan karena kebijakan Pj. Bupati tapi karena mekanisme harga pasar nya seperti itu.

“Masyarakat awam tentunya tak memahami mekanisme pasar sehingga isu kenaikan harga kelapa ini dijadikan Herman untuk menjatuhkan nama Bupati sebelum nya dan isu harga Kelapa ini diduga dijadikan komoditas Politiknya untuk menaikkan elektabilitasnya di masyarakat,” kata Romi.

Namun dikalangan Birokrat mulai mengemuka Mosi tidak percaya dengan Pj. Bupati Herman apa fakta dibalik Pemerintahan Pj. Bupati Inhil Herman, sang Penjabat Bupati mulai tergiur untuk ikut Pilkada 2024 atas dorongan orang-orang terdekat nya.

"Ambisi Herman untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Inhil 2024 tentu berdampak terhadap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mulai lah dikenal kebijakan satu pintu mulai dari kegiatan propaganda Pemda untuk percetakan sudah digiring ke satu Perusahaan Percetakan kompensasi nya atribut sosialisasi Herman menjadi Calon Bupati difasilitasi percetakan tersebut, hal ini dikeluhkan oleh salah satu Pengusaha Percetakan yang tak ingin disebutkan namanya "Susah kami sekarang satu persatu Dinas, Kecamatan, Sekolah sudah tidak order percetakan lagi dengan kami," ungkapnya,  Minggu (10/3/2024)

Lanjutnya mengatakan Kebijakan Satu Pintu juga merambah ke Paket-paket Proyek Kepala OPD yang banyak memiliki kegiatan Proyek di Intervensi untuk pengkondisian Paket Pekerjaan dengan Kontraktor Tertentu yang rekam jejak nya sudah Rahasia Umum sebagai "Spesialis Mangkrak" awal nya Pj. Bupati menolak Kontraktor tersebut dan kabar terakhir Paket kegiatan malah digiring ke Kontraktor tersebut.

"Wacana Mosi tak percaya mulai berhembus pasca beredarnya isu Mutasi dilingkungan Pemkab Inhil, Birokrasi bekerja dalam ketakutan karena ancaman Nonjob, Pecat sudah biasa keluar dari mulut Pj. Bupati bahkan kata-kata kasar sering dilontarkan dengan bawahannya dan ucapan ini digunakan keluarga Pj. Bupati Inhil untuk mengintervensi Para Kepala OPD agar mengikuti kepentingan kelompok mereka," katanya

Isu Mutasi yang dihembuskan orang-orang dekat Pj. Bupati diperparah lagi dengan rumor yang beredar untuk mempertahankan jabatan atau promosi jabatan lobby nya satu pintu melalui Lingkaran terdekat Pj. Bupati Inhil seperti Adik Pj. Bupati, Sepupu Pj. Bupati dengan membayar sejumlah uang bahkan Istri Pj. Bupati pun dikabarkan sudah  ikut-ikutan mengintervensi menitip Pejabat Eselon III dan IV yang mau ditempatkan pada mutasi dalam waktu dekat ini.

"Jika situasi ini terus berlanjut isu Mosi Tak Percaya bisa saja menjadi kenyataan dan pihak yang dirugikan akan mengadukan permasalahan ini ke Mendagri tentu situasi ini akan membuat Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak kondusif Mendagri harus turun tangan mengevaluasi kebijakan satu pintu Pj. Bupati Inhil Herman.

Kepada Aparat Penegak Hukum Baik Kepolisian, Kejaksaan, diminta Romi sebaiknya melakukan Investigasi terhadap isu jual beli paket proyek dan jual beli jabatan yang dilakukan orang-orang terdekat Pj. Bupati Inhil Herman.

"Investigasi ini penting dilakukan agar semua terang benderang kalau benar isu ini Keadilan bisa ditegakkan jika benar Nama Baik Pj. Bupati Herman bisa dipulihkan dari isu-isu yang dituduhkan karena rekam jejak Pj. Bupati Inhil Herman terkait skandal korupsi juga banyak berembus seperti Kasus Penggelapan Dana Zakat di Bapenda Riau dan Proyek Jalan di Kepulauan Meranti waktu Herman menjabat Kadis PUPR Kepulauan Meranti," kata Romi.

Untuk Kasus Zakat pungkas Romi, sudah diselesaikan oleh Inspektorat Provinsi Riau "sedangkan Kasus Jalan di Kepulauan Meranti saat ini kita dengar masih proses penyelidikan di Dirreskrim Polda Riau," pungkasnya.

Sampai berita ini dirilis pihak redaksi sudah berupaya menghubungi H. Herman, namun belum tersambung?.**