Rohil -- Sejumlah postingan dukungan terhadap caleg di Rohil viral di media sosial. Diantaranya, video dukungan yang diduga perangkat desa di Rohil terhadap caleg dari Partai Golkar langsung mendapat respon pihak Bawaslu Rokan Hilir .

"Kita banyak menerima kiriman video dan juga link berita terkait dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di Rohil. Termasuk video dukungan yang diduga dari perangkat Desa terhadap caleg dari salah satu peserta kampanye," kata Ketua Bawaslu Rohil, Zubaidah kepada sejumlah media.

Dijelaskannya, Bawaslu Rohil tidak pernah tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran kampanye. Namun demikian, Bawaslu memiliki prosedur dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut.

"Kita tidak pernah diam dan membiarkan dugaan pelanggaran. Namun kita punya mekanisme juga dalam penanganannya. Diantaranya, kita mesti melakukan upaya pencegahan ataupun imbauan terlebih dahulu," kata Zubaidah. Minggu 7 Januari 2024.

"Namun kadang upaya pencegahan dan imbauan itu mungkin tidak memuaskan orang dalam menilainya, tapi itu bagian dari mekanisme yang harus kita jalankan, mau tak mau," tambah Zubaidah.

Zubaidah memaparkan,Bawaslu Rohil telah melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Rohil. Diantaranya dugaan money politik salah seorang caleg dan juga dugaan tidak netralnya ASN dan pjs kepala desa.

"Terkait dugaan money politik salah seorang caleg DPRD Provinsi Riau kami jadikan Temuan dan sudah kita proses dan sudah dibahas di Gakkumdu.dan Terkait netralitas ASN, kita pun sudah layangkan surat ke KASN, namun sanksi belum juga turun sampai kini," jelas Zubaidah.

Nah, terkait video viral dugaan dukungan para perangkat desa terhadap caleg yang punya hubungan kerabat dengan Bupati Rohil Epi Sintong, Bawaslu Rohil sampai hari ini tidak ada masyarakat yang datang melaporkan secara resmi ke Bawaslu Rokan Hilir,namun jika tidak ada laporan kami akan menjadikannya temuan dan diproses sesuai aturan yang tegas.

"Sebelumnya,Bawaslu terus mensosialisasikan terkait dengan netralitas ASN TNI/POLRI  secara langsung dan terus memberikan imbauan kepada ASN dan penghulu serta aparat desa mengingatkan agar melakukan tindakan sesuai aturan terkait pemilu ini.

Kita harap Bupati dan jabatan struktur dibawahnya tidak melakukan pelanggaran yang bisa berdampak pidana dan merusak tatanan  Demokrasi dalam Pemilu ini,silahkan Berkampanye sesuai dengan prosedur lengkapi STTP jangan libatkan ASN dan perangkat Desa.

Jika Kunjungan kerja jangan diwarnai Atribut Partai dan Menghadirkan Caleg,jangan dicampurkan antara kunjungan kerja dan kampanye,Mari sama- sama kita jaga Marwah Daerah Kita dan Patuhi Aturan Yang berlaku.tutup Zubaidah.